Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Beleid ini nantinya tidak hanya berkutat pada transaksi bisnis besar atau polemik penggabungan hukum keluarga, tetapi juga teknis hukum acara dan pembuktian lintas batas negara yang masih minim, seperti keabsahan dokumen hukum asing dan perlindungan kedudukan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sengketa internasional.
Kita harus memastikan WNI tidak berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan persoalan hukum lintas negara. Kepastian hukum harus berjalan bersama dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat Indonesia, ujar Anggota Pansus RUU HPI, M. Shadiq Pasadigoe kepada Hukumonline.















