Pemerintah berencana merevisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008). Salah satu yang disorot ialah perihal sengketa.
Karena penyelenggara layanan tidak hanya mengurus itu (sengketa). Jadi menghabiskan waktu dan energi. Jadi salah satu masukan, perlu dioptimalkan proses mediasi, kata Kepala Bidang (Kabid) Fasilitasi dan Pengaduan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rega Tadeak Hakim kepada Hukumonline.















