Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merampungkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Aturan ini disusun untuk memperkuat pengawasan terhadap platform bisnis aggregator yang semakin berkembang, seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam sektor keuangan atau financial technology (fintech).
Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto menjelaskan aturan tersebut sedang dalam proses penyelarasan di Dewan Komisioner untuk bisa terbit dalam waktu dekat. Mengingat best practice dari bisnis agregasi cukup beragam, kehadiran aturan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses kemitraan pada platform fintech.
Insyaallah terbit secepatnya, mungkin dalam tahun ini. Jadi proses kemitraan terhadap platform layanan keuangan yang diagregasikan dapat dipertanggungjawabkan, minimal para mitra yang teragregasi dapat menampilkan informasi yang benar dari sisi perlindungan konsumen, kata Djoko kepada Hukumonline.















