Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan kepada pemerintah terkait keputusan demutualisasi bursa efek. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 8A ayat (1) Bab V Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
OJK pada dasarnya belum memperoleh informasi terkait substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terkait demutualisasi bursa dimaksud dari pemerintah, sehingga belum melakukan dengar pendapat ataupun meminta masukan dari pelaku pasar," ungkap Inarno melalui jawaban tertulis yang diterima Hukumonline.















