Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memfinalisasi rancangan perubahan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 (POJK 27/2024) tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK). Hal tersebut dilakukan seiring penyerahan adendum berita acara serah terima (BAST) terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto dan keuangan digital dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
POJK ini untuk melengkapi ketentuan dan norma-norma yang mengatur aktivitas perdagangan derivatif AKD-AK yang fungsi pengaturan dan pengawasannya telah beralih dari Bappebti kepada OJK, kata Kepala Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi kepada Hukumonline.
Berdasarkan peraturan terbaru, aset kripto dikategorikan sebagai aset keuangan yang dipersamakan dengan surat berharga, sehingga tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2025 terkait Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagang Aset Kripto (Permenkeu 50/2025).
