Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunggu perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Demutualisasi Bursa. Kebijakan Demutualisasi ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi keanggotaan dan kepemilikan bursa, sebagai tindak lanjut atas implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (secara bersama-sama disebut sebagai UU 4/2023).
Dari sisi bursa masih menunggu progress RPP dan kami (OJK) juga segera menyiapkan tools terkait aturannya, ujar Kunwidarto, Direktur Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK, kepada Hukumonline.















