Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan aturan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK). Ketentuan tersebut akan menempatkan kecukupan modal secara group wide sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap kondisi permodalan konglomerasi secara keseluruhan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, rancangan aturan tersebut disusun untuk melengkapi Peraturan OJK (POJK) No. 30 Tahun 2024, khususnya dalam mengatur kewajiban modal dan likuiditas bagi PIKK.
Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) ini disusun untuk melengkapi POJK 30/2024 dalam mengatur kewajiban modal dan likuiditas bagi PIKK, kata Friderica.















