Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan (RUU Daerah Kepulauan) mengatur moratorium izin usaha pertambangan (IUP) pada wilayah kepulauan. Anggota DPD RI, R. Graal Taliawo, mengatakan moratorium ini diperlukan untuk menjaga ruang hidup masyarakat serta kondisi ekologis lingkungan wilayah kepulauan.
Graal memberi contoh, sebanyak lebih dari 20 persen wilayah daratan di Maluku Utara telah dialokasikan untuk pertambangan. "Dari 3 juta hektare lahan di wilayah Maluku Utara, 655 ribu di antaranya adalah wilayah pertambangan. Jika diteruskan sebentar lagi masyarakat terpaksa hidup di laut," ujarnya.















