Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Moratorium IUP dalam RUU Daerah Kepulauan

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Moratorium IUP dalam RUU Daerah Kepulauan

09 September 2026

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

Environment

Lihat Semua

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan (RUU Daerah Kepulauan) mengatur moratorium izin usaha pertambangan (IUP) pada wilayah kepulauan. Anggota DPD RI, R. Graal Taliawo, mengatakan moratorium ini diperlukan untuk menjaga ruang hidup masyarakat serta kondisi ekologis lingkungan wilayah kepulauan.

Graal memberi contoh, sebanyak lebih dari 20 persen wilayah daratan di Maluku Utara telah dialokasikan untuk pertambangan. "Dari 3 juta hektare lahan di wilayah Maluku Utara, 655 ribu di antaranya adalah wilayah pertambangan. Jika diteruskan sebentar lagi masyarakat terpaksa hidup di laut," ujarnya.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

Pemerintah Perinci Sanksi Pelanggaran Tata Ruang

Diposting dalam 3 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Langsung Siapkan Empat Aturan Turunan UU PFII

Diposting semenit yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Akomodasi Eksportir BUT dan UBO Mendapatkan Fasilitas DHE SDA

Diposting 17 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua