Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (MA), Yodi Martono Wahyunadi, meminta agar pembentuk undang-undang segera merevisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak). Menurut dia, revisi tersebut mendesak untuk menyesuaikan ketentuan UU Pengadilan Pajak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah tata kelola peradilan pajak menuju sistem satu atap di bawah MA.
Perubahan undang-undang ini memang suatu tuntutan yang harus segera dilakukan untuk menyesuaikan karena dampaknya dari putusan Mahkamah Konstitusi, ujarnya.
Yodi menuturkan MA dapat menerbitkan Peraturan MA (Perma) untuk mengisi kekosongan hukum selama masa transisi. Namun, Perma tidak dapat mengubah pembagian kewenangan yang telah ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merampungkan revisi beleid itu sebelum masa transisi berakhir pada 31 Desember 2026 mendatang.















