Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (PerMA 3/2025). Ketentuan baru ini hadir untuk mengatasi kekosongan terkait pedoman yudisial yang belum seragam dalam menangani perkara pidana pajak, khususnya perbedaan tafsir mengenai batas administratif hingga pemulihan kerugian negara.
Iya baru terbit PerMA-nya. Beleid ini nantinya akan mengoptimalisasi pengembalian kerugian pendapatan negara dan dimungkinkannya pelunasan pokok pajak serta sanksi administratif sebelum putusan, kata Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Sobandi kepada Hukumonline.















