Mahkamah Agung (MA) mematangkan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) tentang Pemaafan Hakim. Regulasi ini diproyeksikan menjadi pedoman teknis bagi hakim dalam menerapkan konsep rechterlijk pardon yang kini diakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional.
Sedang proses. Pipeline-nya seperti Perma 1 dari KUHP Nasional jadi masuk dalam agenda pembentukan regulasi di MA, ungkap Juru Bicara MA Yanto kepada Hukumonline.















