Mahkamah Agung (MA) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyusun Peraturan MA (Perma) mengenai plea bargaining atau pengakuan bersalah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya sejak awal proses peradilan, dengan imbalan percepatan sidang serta kemungkinan keringanan hukuman.
Sudah berjalan prosesnya sejak November kemarin, dan ditargetkan untuk bisa terbit tidak lama lagi bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru di Januari 2026, kata Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi kepada Hukumonline.















