Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (UU PBJP).
RPP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dalam memperkuat sistem pengadaan di Indonesia dengan menekankan prinsip-prinsip transparansi, digitalisasi proses pengadaan, keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pemberlakuan sanksi tegas dan adil.
Mendetailkan RUU PBJP dengan memberikan pedoman bagi para pihak dalam pengadaan, metode pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, kata Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin kepada Hukumonline.















