Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tengah menyusun aturan turunan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Perpres 46/2025) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan. Aturan tersebut ditujukan untuk mendorong penggunaan produk ramah lingkungan sekaligus mendukung transformasi industri hijau.
Kami merumuskan kebijakan turunan Perpres No. 46 Tahun 2025 berupa peraturan LKPP yang saat ini masih dalam tahap harmonisasi, kata Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Aris Supriyanto.















