Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tengah menyusun revisi Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 (PerLKPP 12/2019) tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa (PBJ Desa). Perubahan regulasi ini difokuskan pada penguatan peran masyarakat melalui swakelola, penyederhanaan metode pemilihan penyedia, serta pengenalan sistem e-purchasing di tingkat desa.
Perubahan peraturan ini dilatarbelakangi oleh hadirnya pengaturan pengadaan barang jasa di desa itu masuk ke dalam Perpres PBJ, ucap Anita Karolin, Analis Kebijakan Ahli Madya LKPP.















