Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

LKPP Susun Aturan Baru Turunan Perpres PBJP

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

LKPP Susun Aturan Baru Turunan Perpres PBJP

31 Maret 2026

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

Infrastructu...

Lihat Semua

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tengah menyusun revisi Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 (PerLKPP 12/2019) tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa (PBJ Desa). Perubahan regulasi ini difokuskan pada penguatan peran masyarakat melalui swakelola, penyederhanaan metode pemilihan penyedia, serta pengenalan sistem e-purchasing di tingkat desa.

Perubahan peraturan ini dilatarbelakangi oleh hadirnya pengaturan pengadaan barang jasa di desa itu masuk ke dalam Perpres PBJ, ucap Anita Karolin, Analis Kebijakan Ahli Madya LKPP.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

Gandeng Jamdatun dan BPKP, Kemenkeu Kebut Uji Tuntas Pengalihan Saham Whoosh

Diposting dalam 6 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Karet Nasional Jelang EUDR

Diposting dalam 3 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Harga Listrik Masih Dikaji, Pemerintah Tunda Pembasahan RPP Panas Bumi

Diposting 14 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua