Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Lembaga Kepailitan akan Ditinjau Ulang

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Lembaga Kepailitan akan Ditinjau Ulang

26 Desember 2024

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

General Corp...

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (secara bersama-sama disebut sebagai UU 37/2004) perlu direvisi demi menyelaraskan dengan perkembangan era terkini.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Maarif berkata salah satu hal yang harus diperbaiki ialah lembaga kepailitan. Ini lantaran jumlah perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia yakni 400-500 perkara dalam setahun, lebih sedikit ketimbang Singapura atau Malaysia yang di atas 1.000 perkara.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

DPR Finalisasi RUU PPI Berkeadilan, Ditargetkan Rampung Awal 2027

Diposting 5 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Atur Insentif Implementasi, RPerpres PLTS 100GWp Segera Terbit

Diposting 9 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

RPerpres Gas Bumi Atur Prioritas Penerima HGBT

Diposting 12 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua