Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana kembali melanjutkan pembahasan rancangan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 (UU 22/2001) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) (secara bersama-sama disebut RUU Migas), dalam periode ini.
Anggota Komisi XII Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Aqib Ardiansyah mengatakan penyelesaian RUU Migas diperlukan guna memberi kepastian hukum di sektor Migas. RUU Migas perlu mengatasi masalah tumpang tindih aturan, ego sektoral, hingga tarik ulur kebijakan yang mempengaruhi lifting migas saat ini.
Pimpinan Komisi XII periode ini harus konsen mendorong (pembahasan) RUU Migas ucap Aqib.
Meski tidak masuk dalam Undang-Undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, RUU Migas rencananya akan dibahas lewat mekanisme kumulatif terbuka.















