Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia kerja (Panja) mempercepat pembahasan Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Sejumlah poin perubahan UU BUMN akan menjadi landasan regulasi bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Bakal ada penyesuaian pasal buat pengaturan Danantara sebagai holding investasi dan aset BUMN, ungkap sumber Hukumonline di Komisi VI DPR.
Berdasarkan naskah perubahan UU BUMN yang diterima Hukumonline, memang tak disebutkan secara gamblang terkait pembentukan Danantara. Namun dalam Pasal 62B angka 1 dan 2 naskah perubahan UU BUMN disebutkan soal pendirian BUMN pengelola aset yang memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi baik bidang keuangan maupun bisnis dan/atau revitalisasi BUMN, serta pengelolaan aset produktif milik negara.















