Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana mengatur platform penyedia layanan Over the Top (OTT) seperti WhatsApp hingga Google untuk lebih mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan tersebut akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Ekosistem Digital yang pembahasannya dimulai pada awal tahun 2025 mendatang.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan pihaknya akan memasukkan beberapa ketentuan dari Digital Market Act (DMA) dan Digital Service Act (DSA) yang ada di Uni Eropa. Mengingat fokus kebijakan tersebut dirancang sebagai aturan antimonopoli yang tidak hanya berlaku untuk praktik bisnis, tapi juga untuk penerapan teknologinya.















