Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memilik wewenang baru untuk bisa langsung melakukan pemblokiran (take-down) aplikasi atau web dari fintech illegal atau Pinjol. Kewenangan itu akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Pinjaman dalam Jaringan (Pindar).
Masih pembahasan dan dikoordinasikan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kepada Hukumonline.















