Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan peraturan pelaksana Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) yang telah disahkan oleh DPR. Aturan tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Satu Data Indonesia didukung oleh interoperabilitas dan infrastruktur yang memungkinkan sistem data antarkementerian dan lembaga saling terhubung sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, Komdigi saat ini menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Satu Data sebagai aturan turunan UU SDI. Penyusunan regulasi tersebut melibatkan kementerian dan lembaga yang akan berperan dalam pengelolaan dan pengampu Satu Data Indonesia. Kami tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Satu Data sebagai aturan turunannya, karena di sini terlibat banyak kementerian dan lembaga yang akan menjaga ataupun mengampu Satu Data Indonesia, ungkap Nezar kepada Hukumonline.















