Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Klasterisasi Perusahaan Asuransi Dibuat, Ini Alasan OJK

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image
Ilustrasi: Shutterstock

Bacaan 1 menit

Klasterisasi Perusahaan Asuransi Dibuat, Ini Alasan OJK

21 Maret 2024

Skala Dampak

info
image

Rendah

Sektor Terdampak

info

Non-Banking ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan klasterisasi atau pengelompokan perusahaan perasuransian berdasarkan ekuitasnya dengan membuat aturan baru terkait Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) dan Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA) pada tahun 2028. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan OJK No. 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 23/2023), untuk meningkatkan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi.

Menurut Direktur Pengaturan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Dinar Sukmasari, saat ini OJK masih melakukan kajian atas pembatasan jenis-jenis usaha yang akan ditetapkan bagi KPPE dan mekanisme pembentukan KUPA secara lebih detail agar dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pengawas maupun pelaku usaha. Adapun Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK saat ini fokus menyelesaikan target penyusunan dan penetapan seluruh Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) dan Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Karet Nasional Jelang EUDR

Diposting dalam 6 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Harga Listrik Masih Dikaji, Pemerintah Tunda Pembasahan RPP Panas Bumi

Diposting 11 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Perinci Sanksi Pelanggaran Tata Ruang

Diposting 15 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua