Kementerian Keuangan telah mengajukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 123 tahun 2015 tentang pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Jika revisi aturan tersebut diteken, memungkinkan para eksportir untuk terbebas dari PPh bunga deposito, devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).
Revisi PP Nomor 123 Tahun 2015 merupakan evaluasi terhadap penerapan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang dinilai belum efektif. Sejak PP DHE SDA itu terbit, pemerintah telah menjanjikan akan memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) agar eksportir betah menaruh dollarnya di dalam negeri. Dalam aturan yang ada saat ini, insentif pajak hanya diberikan untuk deposito (bukan DHE) berupa potongan PPh sebesar 20%.















