Pemerintah sedang menggodok aturan regulasi baru terkait struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM terdahulu. Nantinya tugas dan fungsi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan digabungkan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP).
Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas Kementerian Negara Kabinet Merah Putih dan Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga lembaga. Yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sedang disiapkan Permen (Peraturan Menteri) terkait tata kelola BPHN. Pusat perencanaan hukum, persiapan Prolegnas, hingga penyusunan PP nantinya akan disatukan ke Ditjen PP, ungkap salah satu pejabat di BPHN kepada Hukumonline.















