Rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 22/2001) tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Isinya turut mengatur ketentuan penyidikan dan pidana yang lebih berat.
Dalam RUU ini terdapat bab-bab terkait penyidikan dan ketentuan pidana sektor migas, ucap Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto.
Dibandingkan dengan UU migas sebelumnya, sistem denda suatu perkara migas berubah dari nominal tertentu menjadi kategori denda yang mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. RUU ini menggunakan tiga tingkatan kategori denda utama untuk jenis pelanggaran yang berbeda yakni kategori VI dikenakan untuk pelanggaran terkait penyalahgunaan, pembocoran, atau penggunaan data survei dan eksplorasi tanpa hak.















