Program Legislasi Nasional 2025-2029 memasukkan salah satu yang akan dibahas ialah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Beleid itu menjadi salah satu prioritas untuk dibahas dan diselesaikan Kementerian Hukum.
"Ada 40 Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas untuk tahun ini. Termasuk KUHAP, itu termasuk prioritas," kata Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra, kepada hukumonline.com.
Sebelumnya, Komisi III DPR menegaskan harus melibatkan banyak elemen masyarakat mengubah regulasi ini. KUHAP harus berisikan materi yang detail dalam membatasi kekuasaan.















