Kementerian Perindustrian telah memulai penyusunan aturan turunan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri. Pembahasannya melibatkan sejumlah pihak dan ditargetkan tuntas dalam waktu dekat.
PP 20/2024 telah terbit sekaligus dimulai diskusi grup penyusunan regulasi turunan. Ada beberapa hal yang harus diturunkan. Ada satu Peraturan Presiden dan beberapa Peraturan Menteri Perindustrian, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto saat berbincang dengan Hukumonline di ruang kerjanya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta.
Eko mengungkapkan PP 20/2024 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Dalam regulasi ini mengatur detail wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah, termasuk nomenklatur baru ihwal Kawasan Tertentu.















