Pembahasan terhadap revisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU 37/2004") terus dikembangkan pada pengadopsian Uncitral - Model Law on Cross Border Insolvency ("MLCBI"). Salah satu substansi pembahasan terkait indikator Center of Main Interest ("COMI"), seperti tempat kantor terdaftar, hingga lokasi aset utama dijalankan perlu diperjelas.
Pada dasarnya Rancangan Undang-Undang Kepailitan ("RUU Kepailitan") sudah mengadopsi struktur MLCBI, namun perlu mekanisme rinci yang sedang disiapkan untuk sinkronisasi dengan proses PKPU atau pailit di Indonesia, kata Kepala Sub Direktorat Layanan Hukum Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementrian Hukum Endah Widyaningsih kepada Hukumonline.
