Kementerian Hukum (Kemenkum) akan melakukan penyesuaian dalam pembahasan revisi Peraturan Menteri Hukum No. 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkum 22/2025). Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan penyesuaian regulasi ditujukan untuk merespons dinamika lapangan serta perubahan struktur kelembagaan pemerintah.
Kita memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik berjalan secara efektif dan transparan, sehingga mampu memberikan perlindungan baik kepada masyarakat maupun kepada profesi itu sendiri," ungkap Widodo.















