Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).
Diharapkan beleid tersebut dapat menjadi payung hukum yang lebih mengikat untuk menggantikan Memorandum of Understanding (MoU) antar Kementerian/Lembaga (K/L) aparat hukum yang memiliki wewenang menjalankan tahapan penanganan tindak pidana, khususnya dalam pencegahan korupsi.
Kemenko Polkam selain mengkoordinir juga masih memiliki PR untuk merampungkan penyusunan Perpres tentang SPPT-TI. Pasalnya meski sudah berjalan hingga saat ini, dasar hukum yang digunakan berupa Perpres SPBE. Sehingga perlu penguatan regulasi yang spesifik terkait SPPT-TI di 2025, kata Tenaga Ahli Stranas PK Andreas Marbun dalam Forum Koordinasi "Proyeksi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2025-2029.
