Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan merevisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Revisi dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir kewenangan Menteri Keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk selanjutnya kewenangan tersebut akan diambil alih DPR.
Karena inisiatif DPR, kita belum mendapatkan DIM-nya dan pasal mana saja yang akan direvisi terkait kewenangan tersebut. Karena pada dasarnya kita hanya menerima konsultasi mereka (LPS), kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi kepada Hukumonline.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XXII/2024 (Putusan 85/2024) disebutkan bahwa UU P2SK perlu diperbaiki khususnya terkait frasa 'untuk mendapat persetujuan' yang terdapat pada Pasal 86 ayat (4). Frasa Menteri Keuangan memberikan persetujuan' pada ayat (6) UU PPSK dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "persetujuan DPR".















