Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menggodok rancangan peraturan menteri keuangan terkait penggunaan rasio biaya pinjaman terhadap Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) dalam membatasi biaya pinjaman yang bisa dibebankan pada penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Instrumen pembatasan biaya pinjaman tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Proses PMK-nya sudah administrasi di DJPP untuk bisa segera diterbitkan. Karena ada beberapa catatan dan masukan yang kita terima termasuk terkait dengan besaran tarif, mekanisme, sampai dengan model adopsi OECD nya, kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal kepada Hukumonline.















