Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlelangan (RUU Perlelangan). Kehadiran RUU Pelelangan merupakan kebutuhan masyarakat terutama mengakomodasi pola transaksi dan digitalisasi yang bersifat global. Aturan baru juga dibutuhkan demi kepastian dan perlindungan hukum, serta mendorong perekonomian nasional.
Kita tahu Undang-Undang Lelang merupakan peraturan warisan Belanda yang sudah tak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini. Karena itu kita akan integrasikan dan digitalisasi sebagai dasar hukum baru untuk mempermudah proses lelang, papar Windraty Ariane Siallagan, Plt. Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kepada Hukumonline.















