Pemerintah sedang mematangkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Beleid ini akan merevisi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (PMK 117/2023), dalam mendukung layanan digital dan kerja sama pemerintah dengan pelaku usaha.
Pokok pembahasan mencakup pengaturan jenis layanan yang dikenai tarif, ketentuan pengecualian tarif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, serta teknis pelaksanaan pemungutan PNBP oleh LKPP melalui platform digital, kata Direktur PNBP Kementerian Keuangan Ririn Kadariyah kepada Hukumonline.
