Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 122/2023). Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tio Serepina Siahaan menjelaskan salah satu poin revisi akan mempertegas mengenai batas kewajaran nilai limit lelang properti.
Kami sedang menyusun sistem penilaian properti baru untuk mengatasi persoalan nilai limit lelang yang sering jauh di bawah nilai pasar dan memicu gugatan hukum dari debitur atau pihak berkepentingan, kata Tio kepada Hukumonline.















