Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU Statistik) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (UU 16/1997) menimbulkan kekhawatiran terhadap keleluasaan saintifik terhadap kegiatan data dan statistik.
Ahli statistik Philipus Parera menjelaskan RUU Statistik memuat ketentuan terkait dengan Badan Data dan Statistik Nasional (BDSN) yang akan membentuk pedoman metodologi statistik. Pedoman ini menjadi acuan wajib penyelenggaraan kegiatan data dan statistik. Ia berpendapat peran BDSN tersebut berpotensi menghambat survei dan riset, sekaligus membatasi keleluasaan ilmiah.
Tetapi kalau sudah masuk kepada metodologi yang secara spesifik, saya khawatir itu membatasi inovasi dan kreativitas. Pengembangan survei atau riset itu bisa terhambat di situ, ucap Philipus yang juga Direktur Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) usai rapat bersama Dewam Perwakilan Rakyat (DPR).















