Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menyerahkan berkas Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) BPI Danantara ke Mensesneg. Payung hukum Danantara ini dibuat untuk mengawaki BUMN menjadi tema sentral dengan mengintegrasikan aset-asetnya.
Untuk Perpres itu mengatur organisasi dan tata kelola Danantara sebagai badan yang berkedudukan di bawah Presiden dan kedudukan Kepala dan Waka Danantara sebagai pejabat setingkat menteri dan wakil menteri, kata Head of Communication Danantara Anton Pripambudi kepada Hukumonline.















