Pemerintah sedang mematangkan sejumlah peraturan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Beberapa di antaranya memungkinkan proses registrasi bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dipercepat jadi 10 hari, dan mereduksi Daftar Negatif Investasi (DNI) tanah air.
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ichsan Zulkarnaen mengungkapkan progres revisi Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) telah rampung dan tinggal menunggu persetujuan dari presiden. Revisi kali ini, BKPM akan memberikan kepastian terhadap pelaku usaha bagaimana dapat memulai kegiatan usaha, sampai menjalankan usahanya di Indonesia.
Katakanlah seluruh basic requirements sudah terpenuhi dengan izin yang diterbitkan, maka pelaku usaha bisa langsung mengetahui kapan mereka bisa memulai kegiatan usahanya. Mudah-mudahan hal ini dapat memberikan kepastian dari izin usaha yang bisa didapatkan dengan cepat, sehingga jadi lebih efisien, papar Ichsan kepada Hukumonline.















