Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Regulasi ini akan memuat delapan materi pokok.
"Sejalan dengan perkembangan meningkatnya perkara yang mengandung unsur asing, sangat diperlukan suatu undang-undang khusus yang mengatur soal pokok-pokok hukum perdata internasional," ujar Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan.
Adapun materi pokok yang diatur antara lain tentang subjek hukum perdata, hukum keluarga, benda dan hak kebendaan, pewarisan, perbuatan melanggar hukum, yurisdiksi internasional pengadilan Indonesia, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Rancangan ini nantinya akan menjadi pedoman para hakim dalam menangani perkara perdata lintas negara.















