Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut aturan turunan dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (secara bersama-sama disebut sebagai UU 27/2022), termasuk pembentukan badan pengawas dan teknis pelaksanaan yang masih diproses lintas kementerian. Kendati demikian, Komdigi menjamin bahwa penegakan sanksi maksimal baru akan terjadi setelah perangkat hukum lengkap.
Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi Teguh Arifiyadi menjelaskan mekanisme sanksi dimulai dari peringatan hingga tindakan administratif lain sebelum berujung pada denda. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaku usaha memiliki ruang memperbaiki kepatuhan sebelum dikenai penalti finansial.
Dalam simulasi pemerintah, denda maksimum diperkirakan akan jarang tercapai jika penyelenggara telah menjalankan standar kepatuhan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kebijakan bukan pada penghukuman, melainkan pembentukan ekosistem kepatuhan, paparnya kepada Hukumonline.















