Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU Kepailitan) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (secara bersama-sama disebut sebagai UU 37/2004).
Hal yang dikaji dalam kerangka ini ialah implementasi kepailitan lintas batas di beberapa negara dan kaitannya dengan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) atau Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pembahasan mengarahkan apakah proses asing dimaksud adalah pelaksanaan putusan atau juga prosesnya. Kemudian mekanismenya pada Mahkamah Agung dan pengadilan yang ditunjuk, akses asing, hingga kurator yang akan menanganinya, kata seorang sumber di pemerintahan kepada Hukumonline.
