Pemerintah mematangkan gagasan membentuk family office atau kantor keluarga untuk menarik dan menampung dana dari keluarga dan kelompok ultrakaya masuk ke Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum penerapan family office, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta adanya pengadilan arbitrase yang memakai hakim internasional bersertifikat untuk mengatasi potensi sengketa pajak yang muncul.
Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Anangga W. Roosdiono berpandangan bahwa pembentukan family office haruslah berbadan hukum Indonesia seperti perseroan terbatas (PT). Sekalipun kepemilikan sahamnya dikuasai oleh keluarga, namun tetap harus jelas siapa pemegang saham dan juga kepengurusannya.
“Apabila terjadi sengketa sebaiknya diselesaikan melalui arbitrase dan bukan pengadilan arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lebih baik untuk penyelesaian sengketa bisnis,” ungkap Anangga dalam pesan singkatnya kepada Hukumonline.
