Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Gagas Family Office, Menko Luhut Mau Implementasikan Pengadilan Arbitrase

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image
Ilustrasi: Shutterstock

Bacaan 1 menit

Gagas Family Office, Menko Luhut Mau Implementasikan Pengadilan Arbitrase

23 Juli 2024

Skala Dampak

info
image

Tinggi

Sektor Terdampak

info

General Corp...

Pemerintah mematangkan gagasan membentuk family office atau kantor keluarga untuk menarik dan menampung dana dari keluarga dan kelompok ultrakaya masuk ke Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum penerapan family office, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta adanya pengadilan arbitrase yang memakai hakim internasional bersertifikat untuk mengatasi potensi sengketa pajak yang muncul.

Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Anangga W. Roosdiono berpandangan bahwa pembentukan family office haruslah berbadan hukum Indonesia seperti perseroan terbatas (PT). Sekalipun kepemilikan sahamnya dikuasai oleh keluarga, namun tetap harus jelas siapa pemegang saham dan juga kepengurusannya.

Apabila terjadi sengketa sebaiknya diselesaikan melalui arbitrase dan bukan pengadilan arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lebih baik untuk penyelesaian sengketa bisnis, ungkap Anangga dalam pesan singkatnya kepada Hukumonline.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

Gandeng Jamdatun dan BPKP, Kemenkeu Kebut Uji Tuntas Pengalihan Saham Whoosh

Diposting dalam 4 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Karet Nasional Jelang EUDR

Diposting dalam sejam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Harga Listrik Masih Dikaji, Pemerintah Tunda Pembasahan RPP Panas Bumi

Diposting 15 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua