Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) segera mematangkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP PDP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kepala Biro Hukum Komdigi Radita Ajie menjelaskan, pihaknya sedang melakukan harmonisasi tahap akhir dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar tidak terjadinya tumpang tindih aturan.
Karena ini pelaksanaan dari UU PDP maka pasti tidak boleh bertentangan dengan UU PDPnya untuk menjamin tidak terjadi tumpang tindih, saat ini Kementerian Hukum sedang melakukan harmonisasi dengan peraturan dan UU yang lain, kata Radita kepada Hukumonline.
