Kementerian ESDM memastikan bakal ada aturan turunan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut ketentuan penawaran wilayah usaha izin pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas keagamaan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
Pemerintah akan mengeluarkan aturan lanjutan dari PP 25/2024 ini. Ada nanti perpres, digodok dulu lah, kata Menteri ESDM Arifin Tasif saat ditemui di kantor Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Jakarta (07/06/2024).
Menurut Arifin, Perpres akan mengatur tentang aturan main bagi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang batubara. Saat ini dalam PP 25/2024 hanya mengatur terkait pemberian kepada ormas melalui badan usaha yang dimiliki dan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut akan memastikan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang.















