Pemerintah tengah membahas Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) perubahan terhadap Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres 55/2022).
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengungkapkan status pembahasan saat ini pada tahap awal harmonisasi di Kementerian Hukum. Menurutnya, Kementerian ESDM masih akan membahas lebih lanjut hasil harmonisasi Rancangan Perpres tersebut. Belum ditunggu saja belum pembahasan akhir, terkait peralihan izin dari provinsi, ucap Tri kepada Hukumonline.















