Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong peran PT. Pos Indonesia (Pos Indonesia) dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) di masa mendatang dapat dilegalkan. Salah satunya dengan mengubah Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Secara Non Tunai (Perpres 63/2017).
Dalam regulasi tersebut nama Pos Indonesia tak tercantum. Padahal dalam praktiknya Pos Indonesia sudah turut menyalurkan bansos.















