Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Kementerian Dalam Negeri menyusun rancangan Peraturan Menteri guna mengisi kekosongan hukum terkait pengawasan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan regulasi tersebut menjadi langkah awal krusial untuk memastikan pengawasan dan pembinaan BUMD dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Saat ini, pengawasan hanya berlaku pada BUMD sektor air minum dan perbankan. Dibutuhkan juga pengawasan sektor lain.
Ini dalam rangka penerapan good corporate government, juga penting dalam memastikan evaluasi dan akuntabilitas yang terstandar, ucap Aria kepada Hukumonline.
