Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merevisi aturan mengenai lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan revisi diperlukan agar pengaturan LSD dan LP2B lebih terukur secara nasional.
"Kami meminta agar Kementerian ATR/BPN mengevaluasi regulasi terkait LSD dan LP2B agar selaras dengan lahan pangan, kepastian tata ruang, serta kebutuhan pembangunan dengan tetap menjamin ketahanan pangan nasional tanpa menghambat pembangunan dan investasi yang sudah berjalan di daerah," ujar Rifqi.
Permintaan itu disampaikan setelah Komisi II menerima keluhan dari sejumlah kepala daerah terkait kendala delineasi yang dinilai belum akurat. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah lahan produktif tidak masuk dalam LP2B. Selain itu, integrasi LP2B dalam rencana tata ruang dinilai belum sepenuhnya selaras.















