DPR mulai mengejar ketertinggalan pembahasan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara yang disusun melalui skema Omnibus Law. Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan RUU ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 (secara bersama-sama disebut sebagai UU BUMN) dalam tata kelola BUMN serta keuangan negara.
Sudah dapat arahan untuk segera menindaklanjuti pembahasan terhadap RUU Keuangan Negara, ungkap Misbakhun kepada Hukumonline.















