Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Rrpublik Indonesia (DPR RI) mendorong pemerintah menciptakan aturan seperti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas).
Wakil Ketua Komisi XII Fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto menjelaskan Rencana Umum Penyediaan Minyak dan Gas Bumi (RUPMG) sebagai pelengkap Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 79/2014) di sektor Migas. Kebijakan tersebut, menurutnya, diperlukan juga untuk menghindari kasus kriminalisasi corporate action yang dilakukan petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kerap terjadi.
"Ujungnya nanti harus ada RUPTL dan RUPMG supaya adil. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hari-hari ini terjadi," ucap Sugeng.















